asus
Home » Terbaru » Ketua HNSI Provinsi Papua Selatan, Kementrian Kelautan dan Perikanan Serta Dirjen Migas Respontif Terhadap Keluhan Nelayan

Ketua HNSI Provinsi Papua Selatan, Kementrian Kelautan dan Perikanan Serta Dirjen Migas Respontif Terhadap Keluhan Nelayan

Rabu, 17 Mei 2023 09:28

Penulis : Nasrun Labata
Editor : Redaktur
iklan03

JP-Ketua Himpunan Nelayan Seluruh indonesia (HNSI)  meminta Kementrian Kelautan dan Perikanan serta Dirjen Migas respontif terhadap persoalan dan keluhan nelayan di Papua selatan terkhusus di Merauke

Taufik Latarissa Sebagai ketua Himpunan Nelyan (HNSI) Provinsi Papua selatan, menyampaikan dia bersama seluruh nelayan di Papua Selatan sudah menyampaikan petisi terkait batas mil penangkapan ikan terhadap kapal di bawa 30 Gross tonnage (GT) yang menurutnya sangat beresiko bagi nelayan di Papua Selatan. Selasa (16/5/2023)

“Pemerintah pusat harus merespon cepat terhadap batas penangkapan ikan pada batas 12 mil itu, karena sangat riskan bagi nelayan di Papua Selatan, ini harus diatur agar nelayan tidak berbenturan dengan batas wilaya laut adat yang di pesisir pantai” tutur Taufik Latarissa

Lanjut Latarissa pemerintah pusat harus betul-betul merespon dan mengatur dengan baik agar tidak terjadi konflik horisontal antara nelayan dan masyarakat adat. Hal ini harus diatur dan ditata dengan baik oleh pemerinta pusat.

Selain Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesi (HNSI) Provinsi Papua Selatan itu meminta Dirjen Migas untuk menambah quota minyak kebutuhan nelayan karena quota minyak pada saat ini tidak mencukupi kebutuhan nelayan di Merauke.

“Data kebutuhan nelayan sebesar 425 ton perbulanya sedangkan realisasi yang ada cuman 225 ton, makanya kekurangan kita perbulan itu sebanyak 200 ton ini yang perlu menjadi atensi dirjen migas”ujarnya

“Jika Bahan Bakar Mjnyak (BBM) bersubsidi diperuntuhkan kepada nelayan, Pengawasan sehinga nanti pendistribusianya harus diawasi dengan baik jangan sampai salah sasaran, dan jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan minyak subsidi ini dan dijual dengan harga industri. Ini yang kita tidak inginkan terjadi” lanjutnya

Taufik berharap, fungsi pengawasan lebih diperkatat agar peruntukan minyak bersubsidi itu tepat sasaran dan harus secara total, pengawasan  dititik-titik yang berpotensi terjadi penyalagunaan. Karena dengan fungsi dan pengawasan yang ketat maka semua itu akan berjalan sesuai dengan aturan dan keinginan kita bersama.

Tags :

iklan03

Berita Terkait

Rekomendasi